Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Masa Depan Pertanian

     

     Indonesia merupakan Negara agraris dimana Negara ini di kenal dalam pertaniannya.Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang sangat besar.Akhir akhir ini sering terjadi permasalahn di bidang pertanian yaitu tindakan alih fungsi lahan dimana alih fungsi lahan ini  merupakan  perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

     

      Tindakan alih fungsi lahan pertanian sudah ada dari manusia ada di dunia (dari nenek moyang Indoensia) Selama ini laju alih fungsi lahan pertanian sudah sangat mengkhwatirkan yaitu sekitar 100 hekhtar per tahun dimana alih fungsi lahan paling parah terjadi di pulau Jawa, dimana umumnya lahan pertanian berubah menjadi lahan rekreasi , tempat tinggal atau perumahan, dan pertokoan modern .

    

      

      Pengendalian terhadap upaya alih fungsi lahan pertanian dapat efektip dan efisien di suatu wilayah, maka ditawarkan strategi yaitu dengan menggunakan  Kebijakan pemerintah yang dibuat harus pro rakyat, yang artinya adalah kebijakan tersebut harus  benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat, sehingga rakyat merasa nyaman hidup dengan keluarganya maupun selalu mau/memperhatikan ajakan pemerintah untuk menyukseskan pembangunan, tidak mudah tergoda adanya hasrat untuk mengkonversi tanah pertanian.

                

          Yang kedua adalah Tingkat hukum harus di perjelas dan di lakukan secara konkrit yaitu dengan cara :Mencabut sekaligus mengganti Peraturan per UU yang tidak sesuai kondisi kebutuhan petani serta dengan mencantumkan sangsi yang tegas dan berat bagi yang melanggarnya; (2). Penerapan pengendalian secara ketat  tentang perijinan perubahan alih fungsi lahan pertanian dan pengelolaannya harus sesuai RTRW; (3). Menerapkan sangsi yang tegas dan berat bagi pelanggarnya misal pelanggaran RTRW dll; (4). Memberikan sangsi yang jauh lebih berat bagi pelanggarnya dari kalangan aparat pemerintah/penegak hukum antara lain yang menyangkut perijinan, perubahan status tanah, dll; (5). Membuat UU yang memberikan jaminan kekuatan yang memadai dan sederajat bagi organisasi petani dalam hubungannya (memperjuangkan haknya) dengan fihak pemerintah dan organisasi lain yang menyangkut setiap pengambilan.

Dampak Konversi lahan yang  berimplikasi pada perubahan struktur agraria, beberapa perubahan yang terjadi, yaitu:

1.  Perubahan pola penguasaan lahan. Pola penguasaan tanah dapat diketahui dari pemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diakses oleh orang lain. Perubahan yang terjadi akibat adanya konversi yaitu terjadinya perubahan jumlah penguasaan tanah. 
2.     Perubahan pola penggunaan tanah. Pola penggunaan tanah dapat dari bagaimana masyarakat dan pihak-pihak lain memanfaatkan sumber daya agraria tersebut. Konversi lahan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dalam pemanfaatan sumber agraria, khususnya tenaga kerja wanita.
3.     Perubahan pola nafkah agraria. Pola nafkah dikaji berdasarkan sistem mata pencaharian masyarakat dari hasil-hasil produksi pertanian dibandingkan dengan hasil non pertanian.
4.     Perubahan sosial dan komunitas. Konversi lahan dapat menyebabkan kemunduran kemampuan ekonomi (pendapatan yang semakin menurun).

Pendapat saya mengenai Solusi dalam menangani alih fungsi lahan pertanian dan masa depan Pertanian

                

    

     

       Alih fungsi lahan pertanian ini menyebabkan penurunan ketahanan pangan dimana efeknya itu menyebabkan gangguan stabilitas pangan nasional.Langkah konkret yang harus diambil dalam maraknya mengalihan lahan pertanian adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada semua masayarakat  mengenai pentingnya lahan pertanian mengenai keberlanjutan pangan kedepannya .Selain itu pemertintah juga harus menjamin /perlindungan lahan agar lahan pertanian  masyarakat tetap mejadi prioritas utama .Pemerintah juga harus memberi motivasi supaya masyarakat mau berusaha ,sebagian besar peta ni di Indonesia kurang dengan motivasi dimana para petani kurang merubah pola pikir  mereka sehingga dengan mudahnya melepas lahan pertanian dengan begitu mudah, Kadang-kadang penyuluhan dapat mengatasi hal demikian dengan membantu petani mempertimbangkan kembali motivasi  mereka. Petani kurang dimotivasi berusaha untuk merubah cara-cara tradisional kearah modernisasi. Atau sifat pertanian yang subsisten kurang diarahkan untuk berorientasi pada pasar. Selama petani belum dimotivasi, maka akan menjadi masalah dan pemerintah kurang memberi penyuluhan terhadap petani. Solusi untuk Pertanian kedepannya yaitu dengan cara lebih memperhatikan para petani agar hasil produksi lebih maksimal, juga dengan cara menghentikan atau meminimalkan alih fungsi lahan agar lahan persawahan tidak semakin berkurang akibat adanya alih fungsi lahan. Juga dengan cara menggunakan pupuk organik untuk memperbaiki unsur tanah yang ada di dalam tanah agar kualitas tanah terjaga dengan baik.

Bonus Demografi Ancaman atau Peluang ??

        

        Indonesia akan diprediksi akan mendapatkan  bonus di tahun 2020-2030. Bonus tersebut adalah Bonus Demografi, dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak.

            

           Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial – ekonomi. Salah satunya adalah menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif.

.

            Bonus Demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya.Pada tahun 2020-2030 Indonesia mengalami bonus demografi ini dikarenakan proses transisi demografi yg berkembang sejak beberapa tahun yg lalu yang dipercepat dengan keberhasilan program KB menurunkan tingkat fertilitas dan meningkatnya kualitas kesehatan serta suksesnya program-program pembangunan lainnya. Akan tetapi usia produktif ini apabila tidak berkualitas malah akan menjadi beban negara, oleh karena itu mari kita tingkatkan wajib belajar 12 tahun, lakukan pembinaan pola asuh & tumbuh kembang anak melalui posyandu dan PAUD, peningkatan usaha ekonomi keluarga, pokoknya peningkatan segala bidang agar SDM kita mampu bersaing di dunia International

           

            Tentu saja ini merupakan suatu berkah. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Impasnya adalah meningkatkannya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

            

             Banyaknya penduduk usia produktif di Indonesia merupakan suatu keuntungan bagi bangsa Indonesia. Saat ini banyak perusahaan asing, bahkan perusahaan dunia, yang membuka pabrik produksinya di Indonesia. Mengapa perusahaan tersebut tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia? Terkait dengan jumlah penduduk usia produktif yang banyak, sesuai hukum ekonomi yang menyebutkan jika demand (permintaan) rendah sedangkan supply (penawaran) tinggi maka harga pasar menjadi rendah, hal ini menjadi daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena sumber daya manusia yang tersedia melimpah sedangkan upah yang diberikan rendah. Selain itu, sifat masyarakat Indonesia yang konsumtif juga turut memberikan andil dalam menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Adanya penanaman modal oleh asing yang berakibat pada terciptanya lapangan kerja serta jumlah penduduk usia produktif yang banyak bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi

Terdapat dua macam penggolongan dampak akibat bonus demografi,yaitu dampak positif dan dampak negatif,berikut contoh dan penjelasannya :

    
 Dampak Positif

           Dampak positif bonus demografi bagi Indonesia pada 2020-2030.Dampak positif dari bonus demografi akan terasa saat generasi muda siap menghadapi bonus demografi.Dengan keadaan generasi muda yang siap mengadapi demografi ini tentunya berdampak positif bagi negara indonesia,terutama pada laju perkembangan ekonomi.Dengan laju perkembangan ekonomi yang baik tentu berdampak pada perkembangan negara indonesia.Dengan perekonomian yang sehat kemiskinan dapat teratasi kesehatan pun dapat ditingkatkan dan pendidikan juga dapat menjadi lebih baik lagi.Pada keadaan ini indonesia dapat menjadi negara maju dan makmur.Dengan keadaan perekonomian,kesehatan,pendidikan yang baik tentua akan menghasilkan generasi baru yang lebih baik dan lebih berkualitas.Dan pada saat itu indonesia memiliki SDM yang berkualitas tinggi sehingga dapat mengelola kehidupan negara indonesia yang terarah dan lebih baik. 

Contoh Dampak Positif  : 

  1.Terbentuknya generasi emas bangsa yang siap memikul tanggung jawab bangsa,mengabdi dan  berkorban pada bangsa,dan bersedia membangun dan mengelola bangsa 

  2. Meningkatnya laju perekonomian indonesia,yamg berpengaruh besar terhadap kehidupan bebangsa dan bernegara.
     3.Kehidupan negara indonesia akan modern tertata dan lebih baik

   4. Roda ekonomi akan terus berjalan tumbuh pesat dan siap bersaing dalam dunia internasional.

Dampak Negatif 

           

       Jika kalau bangsa indonesia tidak siap dan gagal dalam mengadapi bonus demografi mendatang,maka bangsa indonesia akan semakin terpuruk dengan adanya ekonomi yang melemah dan banyaknya kasus sosial dan kasus ekonomi yang menjadi masalah internal yang mengancam keseimbangan bangsa.Oleh karena itu generasi muda harus siap dalam menghadapi bonus demografi.

Contoh Dampak negatif :

  1. Semakin sempitnya lapangan pekerjaan

  2. Pengangguran semakin banyak

  3. Kemisikinan semakin menjadi-jadi

  4. Timbulnya kawasan-kawasan slum area

  5. Kualitas kesehatan menurun

  6. Perekonomian yang memburuk

  7. Pendidikan rendah,yang mengakibatkan SDM rendah

Pendapat saya mengenai adanya Bonus Demografi

           Menurut saya adanya bonus demografi itu menimbulkan pro dan kontra , seharusnya bangsa Indonesia mulai dari sekarang,kita sebagai generasi muda bangsa yang merupakan penggerak utama harus dapat menanamkan dan melatih sikap siap dalam menghadapi bonus demografi mendatang.Indonesia harus memanfaatkan peluang emas yang ada di depan ini dan jangan di sia-sia kan. dengan syarat pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi SDM-nya melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi. Namun, jika bangsa Indonesia tidak mampu menyiapkan akan terjadinya bonus demografi, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akanb terjadi permasalahan, yaitu teradinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara.

Sustainable Development Goals di Indonesia

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk permasalahan  manusia dan planet bumi .Di mana  ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada tanggal  21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.  Tujuan utama SDG  ini adalah untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan,kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi yang nyata.

Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 poin penting di dalam SDGs, yakni terciptanya dunia dengan:

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan 

Pemberantasan  segala bentuk kemsikinan di seluruh dunia

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan 

Memutus  kelaparan,/tidak ada lagi kelapaaran dengan cara  mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi , serta mendorong membudidayakan  pertanian berkelanjutan

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera 

Menggunakan pola  hidup yang  sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia di dunia.

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas 

Menjamin dan meratakan  pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif di duniia serta mendorong kesempatan belajar untuk semua usia . 

Tujuan 5 - Kesetaraan gender 

Tidak ada diskriminasi antara pria dan wanita , semua dianggap sama dan setara

Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak 

Menjamin akses air yang bersih dan sanitasi yang layak bagi semua manusia

Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau 

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua manusia

Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 

Mensupport /mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua orang

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur 

Membangun infrastruktur kuat,dengan cara  mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi. 

Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan 

Mengurangi kesenjangan di dalam negara tersebut  dan di antara negara-negara. Lain di dunia

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan 

Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. 

Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab 

Menjamin  pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan 

Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim 

Mengambil keputusan penting dalam melawan perubahan iklim dan efeknya

Tujuan 14 - Ekosistem laut 

 dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan 

Tujuan 15 - Ekosistem daratan 

Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. 

Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh 

Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif 

Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan 

Menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

alasan mengapa SDGs akan jauh lebih baik dari MDGs menurut  The Guardian , adalah :

1.     SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. Dimana MDGs itu sebelumnya dibuat oleh anggota negara OECD dan beberapa lembaga internasional. Sementara SDGs dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah.

2.     Sekarang,sektor swasta juga akan memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar.

3.     MDGs tidak memiliki standar dasar hak asasi manusia (HAM). MDGs dianggap gagal untuk memberikan prioritas keadilan yang merata dalam bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM, yang akhirnya berujung kepada masih banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan. Sementara SDGs dinilai sudah didukung dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip HAM yang lebih baik.

4.  SDGS adalah program inklusif. Tujuh target SDG sangat eksplisit tertuju kepada orang dengan kecacatan, dan tambahan enam target untuk situasi darurat, ada juga tujuh target bersifat universal dan dua target ditujukan untuk antidiskriminasi.

5.     Indikator-indikator yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil.

6.     PBB dinilai bisa menginspirasi negara-negara di dunia dengan SDGs.

7.      COP21 di Paris merupakan  salah satu kesempatan untuk maju.

(sumber: https://beritagar.id/artikel/berita/tujuh-alasan-sdgs-lebih-baik-dari-mdgs)

Peran Pemerintah Daerah dalam Menyukseskan SDGs

          Berbicara tentang SDGs tentu tak akan bisa lepas dari peran pemerintah daerah. Hal ini karena sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat lokal, pemerintah daerah dinilai punya andil yang besar untuk mensukseskan tercapainya tujuan SDGs. Melalui asosiasi kota dan pemerintah daerah di tingkat global, beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah berpartisipasi aktif menyampaikan aspirasi dan inspirasi selama proses perumusan SDGs.. Banyak pemerintah daerah kurang memahami bahwa keberhasilan ataupencapaian sasaran pembangunan maupun penyediaan pelayanan publik di daerah secara signifikan telah menyumbang pada pencapaian   MDGs dan juga nantinya pada SDGs.

Beberapa contoh pemerintah daerah yang melakukan program yang mendukung tujuan pembangunan SDGs, diantaranya adalah Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuwangi, Kota Bandung, dan Kota Depok.

KotaPrabumulih:KotaMandiriHematEnergi

Prabumulih merupakan kota yang memiliki kekayaan minyak dan gas bumi. Kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan ini mulai melakukan inovasi dalam pembangunan instalasi jaringan gas kota pada tahun 2009-2010. Langkah ini diambil karena pada masa 2007-2008 terjadi krisis energi karena dicabutnya minyak tanah bersubsidi sehingga menyebabkan kelangkaan tabung gas elpiji. Awalnya pemerintah kota mengucurkan dana APBD untuk membuat layanan ini, namun saat ini pemerintah kota bantuan dana dari PT Pertagas Niaga yang merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina. Hingga saat ini sekitar 20 persen rumah tangga telah menggunakan layanan jaringan gas rumah tangga ini. Seluruh biaya pemasangan yang nilainya mencapai Rp 3,5 juta per rumah tangga dibebaskan oleh pemerintah kota.dimana kota ini menjadi kota mandiri hemat energi

Kota Bandung: Pengolahan Air Limbah.

Pemerintah Bandung  melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening berhasil memasang lebih dari 3000 sambungan pembuangan air limbah pada rumah-rumah warga. Pembangunan Sambungan Rumah (SR) ini merupakan program hibah sanitasi pada tahun 2015 yang diberikan pemerintah dengan target proyek 3.100 sambungan pembuangan air limbah. Hibah tersebut berhasil menjangkau pembangunan sambungan pembuangan air di 9 Kecamatan dan 13 Kelurahan di Kota Bandung. Saat ini perpipaan air limbah PDAM Tirtawening telah mencapai 523 Km, dengan jumlah perpipaan sebanyak 113.488 Sambungan Rumah (SR) dan debit terolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Bojongsoang sebanyak 85.990 m3/hari.  . Tujuan dari bantuan pembangunan sambungan pembuangan air limbah tersebut untuk memperluas cakupan pelayanan air limbah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga berdampak pada perbaikan kualitas kesehatanmasyarakat.

Kabupaten Banyuwangi: Program 5000 Wirausahawan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melatih lima ribu warganya untuk berbisnis menggunakan bahan-bahan lokal. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi lokal pertumbuhan UMKM di kabupaten ujung timur Pulau Jawa tersebut. Akan ada 53 pelatihan dengan 10 bidang keahlian yang bisa diikuti oleh para peserta hingga pertengahan tahun 2016. Yakni pelatihan batik, olahan hasil pertanian, teknologi bordir, konveksi, teknologi agro, pemasaran produk lewat IT,  olahan ikan, kerajinan, dan pembuatan paving, dengan total 5.000 warga yang akan mengikuti pelatihan. Pelatihan ini berbasis potensi desa.

Kota Depok: Jaminan Kesehatan Daerah

Pemerintah  Kota Depok dalam pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok saat ini telah menjalin kerjasama dengan sejumlah Rumah Sakit (RS) yang ada di wilayah Kota Depok. Diketahui bahwa sebanyak 34 Rumah Sakit telah ikut berpartisipasi dalam menunjang program kesehatan. Program ini  ditujukan untuk masyarakat yang masih masuk ke dalam kategori kurang mampu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk mendukung program tersebut agar dapat berjalan dengan baik, pihak pemkot sudah menganggarkan dana dari bantuan sosial sebesar Rp. 9 Milyar. Dana yang sudah disediakan ini diharapkan dapat membantu warga kota Depok dalam mendapatkan pelayanan kesehatan diseluruh rumah sakit di wilayah kota.

Dari keempat pemerintah daerah di atas, dapat disimpulkan pemerintah daerah di Indonesia telah banyak melakukan inovasi program yang mendukung tujuan pencapaian SDGs. Namun t dalam pengimplementasiannya dibutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak lupa peran masyarakat juga harus ikut membantu  untuk nisa mengimplementasikannya secara langsung.

(Sumber : http://www.yipd.or.id/en/articles/peran-pemerintah-daerah-sebagai-pilar-keberhasilan-sdgs)